Bakamla atau Badan Keamanan Laut adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengamankan perairan Indonesia. Mengenal lebih jauh kewenangan Bakamla dalam menjalankan tugasnya merupakan hal penting agar masyarakat dapat memahami peran serta pentingnya lembaga ini dalam menjaga kedaulatan negara.

Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Bakamla memiliki tugas utama dalam melindungi keamanan dan keselamatan pelayaran, melindungi sumber daya alam laut, serta memberantas berbagai tindak kejahatan di perairan Indonesia. Kewenangan Bakamla ini mencakup pengawasan, patroli, penegakan hukum, serta kerjasama dengan instansi terkait.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Kewenangan Bakamla dalam mengamankan perairan Indonesia sangat luas dan mencakup berbagai aspek. Kami bekerja secara profesional untuk melindungi perairan Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk illegal fishing, smuggling, dan terorisme laut.”

Salah satu kewenangan yang dimiliki Bakamla adalah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran di perairan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang menegaskan pentingnya penegakan hukum di laut guna menjaga kedaulatan negara.

Selain itu, Bakamla juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan laut di Indonesia. Hal ini dibenarkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Maritim Kemenko Polhukam, Letjen TNI (Purn) Agus Surya Bakti, yang menjelaskan bahwa kerjasama antar lembaga seperti Bakamla, TNI AL, dan kepolisian laut sangat diperlukan untuk menjaga keamanan perairan Indonesia.

Dengan mengenal lebih jauh kewenangan Bakamla dalam mengamankan perairan Indonesia, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran serta kontribusi lembaga ini dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan agar Bakamla dapat menjalankan tugasnya dengan optimal demi kepentingan bersama.