Pentingnya Penguatan Kewenangan Bakamla dalam Menjaga Kedaulatan Maritim Negara

Kedaulatan maritim merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah negara kepulauan seperti Indonesia. Dengan luasnya wilayah perairan yang dimiliki, menjaga kedaulatan maritim menjadi tantangan yang tidak mudah. Untuk itu, penguatan kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dianggap sangat penting dalam menjaga kedaulatan maritim negara.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Madya TNI A. Taufiq R., penguatan kewenangan Bakamla merupakan langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan di laut. “Kewenangan yang kuat akan memudahkan Bakamla dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi wilayah perairan Indonesia,” ujarnya.

Penguatan kewenangan Bakamla juga didukung oleh para ahli maritim. Menurut Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, “Bakamla harus memiliki kewenangan yang cukup untuk dapat bertindak secara efektif dalam menjaga kedaulatan maritim negara.”

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla diberikan kewenangan untuk melakukan patroli keamanan laut, penindakan pelanggaran hukum di laut, dan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Namun, masih dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk memperkuat kewenangan Bakamla agar dapat beroperasi secara optimal.

Menurut Dr. Rachmadi Purwana, pakar keamanan maritim dari Universitas Pertahanan Indonesia, “Penguatan kewenangan Bakamla harus sejalan dengan peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh instansi tersebut. Hanya dengan kewenangan yang kuat dan perlengkapan yang memadai, Bakamla dapat menjaga kedaulatan maritim negara dengan baik.”

Dengan demikian, pentingnya penguatan kewenangan Bakamla dalam menjaga kedaulatan maritim negara tidak bisa diabaikan. Melalui langkah-langkah strategis yang tepat, diharapkan Bakamla dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi wilayah perairan Indonesia dari berbagai ancaman yang ada.