Tantangan dan hambatan penegakan hukum di laut Indonesia memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan begitu banyak wilayah laut yang harus diawasi, seringkali penegakan hukum di laut Indonesia menghadapi berbagai kendala yang sulit diatasi.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah masalah sumber daya. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Kita memiliki wilayah laut yang sangat luas, namun sumber daya yang terbatas membuat penegakan hukum di laut menjadi sulit.” Kurangnya kapal patroli dan personel yang terlatih menjadi hambatan utama dalam mengawasi wilayah laut yang begitu luas.

Selain itu, masalah koordinasi antara lembaga penegak hukum di laut juga merupakan tantangan yang sering dihadapi. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Koordinasi antara KKP, TNI AL, dan lembaga penegak hukum lainnya seringkali tidak berjalan lancar, sehingga penegakan hukum di laut menjadi terhambat.”

Dalam mengatasi tantangan dan hambatan penegakan hukum di laut Indonesia, diperlukan sinergi antara berbagai pihak terkait. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), Alghiffari Aqsa, “Kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil sangat penting dalam meningkatkan penegakan hukum di laut Indonesia.”

Dengan memperhatikan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi, diharapkan penegakan hukum di laut Indonesia dapat semakin efektif dan efisien. Dengan kerjasama yang baik antara berbagai pihak terkait, penegakan hukum di laut Indonesia dapat menjadi lebih baik dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi sumber daya laut Indonesia.