Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Batas Laut di Indonesia: Tantangan dan Solusinya

Indonesia sebagai negara maritim memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun, masalah pelanggaran batas laut seringkali terjadi di perairan Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut merupakan tantangan yang serius bagi pemerintah Indonesia.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia diwarnai oleh berbagai kendala. “Kendala yang sering kami hadapi adalah minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia,” ujar Aan Kurnia.

Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan kerja sama antara berbagai lembaga terkait, seperti Bakamla, TNI AL, Polisi Perairan, dan KKP. Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, M. Zulficar Mochtar, yang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam penegakan hukum di laut.

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Zenzi Suhadi, masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan laut agar pelanggaran batas laut dapat dicegah lebih dini. “Masyarakat sebagai mata dan telinga pemerintah di laut sangat berperan penting dalam menjaga keamanan laut Indonesia,” ujar Zenzi.

Dengan kerja sama antarlembaga, peran masyarakat yang aktif, serta kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia diharapkan dapat terus ditingkatkan. Sehingga sumber daya alam laut Indonesia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kesejahteraan bangsa dan negara.