Implementasi kebijakan keamanan laut merupakan langkah yang penting untuk mengatasi ancaman kejahatan laut di Indonesia. Kebijakan tersebut harus diterapkan secara efektif dan efisien guna melindungi wilayah perairan Indonesia dari berbagai ancaman yang merugikan, seperti pencurian ikan, perdagangan manusia, dan penyelundupan narkoba.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia, implementasi kebijakan keamanan laut harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk TNI AL, Polri, dan instansi terkait lainnya. Hal ini penting untuk memastikan koordinasi yang baik dalam menjaga keamanan laut Indonesia.

Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Arifsyah Nasution juga menekankan pentingnya kerjasama antar negara dalam mengatasi ancaman kejahatan laut. “Kerja sama regional dan internasional sangat diperlukan dalam menangani kejahatan laut, seperti pencurian ikan dan perdagangan manusia,” ujarnya.

Implementasi kebijakan keamanan laut juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, termasuk kapal patroli, radar, dan teknologi canggih lainnya. Hal ini akan memudahkan aparat keamanan laut dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan laut.

Dengan implementasi kebijakan keamanan laut yang baik, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi sumber daya laut dan menjaga kedaulatan wilayah perairannya. Oleh karena itu, peran serta semua pihak dalam mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan keamanan laut sangatlah penting.