Peran penting penegakan hukum di laut Indonesia memegang peranan vital dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Penegakan hukum di laut Indonesia tidak hanya berkaitan dengan keamanan, namun juga dengan perlindungan sumber daya laut yang melimpah di wilayah Indonesia.”

Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki luas wilayah laut yang mencapai lebih dari 5 juta km persegi, menjadikannya negara maritim terbesar di dunia. Namun, dengan wilayah laut yang luas tersebut, tantangan dalam penegakan hukum di laut juga semakin kompleks.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah aksi illegal fishing yang merugikan sumber daya laut negara. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Illegal fishing merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum di laut harus diperkuat untuk memberantas aksi illegal fishing tersebut.”

Untuk mengatasi tantangan tersebut, peran TNI AL, Polair, dan Bakamla dalam penegakan hukum di laut sangatlah penting. Kolonel Laut (P) Wisnu Pramandita, Komandan KRI Bima Suci, menyatakan bahwa “Kerjasama antara TNI AL, Polair, dan Bakamla sangatlah penting dalam memastikan keamanan dan kedaulatan laut Indonesia.”

Dalam upaya penegakan hukum di laut Indonesia, kerjasama antar lembaga terkait serta koordinasi yang baik sangatlah diperlukan. Kepala Bakamla juga menekankan pentingnya kerjasama lintas sektoral dalam penegakan hukum di laut, “Kerjasama antara TNI AL, Polair, Bakamla, dan instansi terkait lainnya sangatlah penting untuk menciptakan sinergi dalam menjaga keamanan laut Indonesia.”

Dengan peran penting penegakan hukum di laut Indonesia yang semakin diperkuat, diharapkan keamanan dan kedaulatan laut Indonesia dapat terjaga dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Penegakan hukum di laut Indonesia harus diperkuat untuk menjaga keamanan serta keberlanjutan sumber daya laut negara.”